Dalam keterangannya, Prof. Marniati menegaskan bahwa tuntutan pertama adalah percepatan penanganan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat Aceh, khususnya pascabencana. Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat dan responsif agar dampak bencana tidak semakin meluas dan tidak menambah beban masyarakat.
“Terkait bencana, pemulihan yang ideal adalah pemulihan yang manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat Aceh,” ujar Marniati.
Sementara itu, tuntutan kedua ditujukan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur Aceh, agar segera mengambil langkah-langkah konkret, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh, terutama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
PPA Aceh juga menaruh harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia agar menjamin keamanan dan ketertiban selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga seluruh tahapan pemulihan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain itu, Ketua Umum PPA Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak bencana. Ia mengusulkan agar warga korban bencana dilibatkan langsung dalam proses pemulihan dengan sistem upah harian, sehingga mereka memperoleh penghasilan sekaligus berperan aktif dalam membangun kembali daerahnya.
Sebagai latar belakang, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda belasan kabupaten dan kota di Aceh sejak November 2025 lalu telah meninggalkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Ribuan warga terdampak, infrastruktur rusak, serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu, sehingga percepatan penanganan dan pemulihan menjadi kebutuhan mendesak.
Menutup keterangannya, Ketua Umum PPA Aceh menegaskan pentingnya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pemulihan pascabencana. Ia meminta agar sekolah-sekolah yang terdampak segera dibersihkan dan dipulihkan, sehingga anak-anak dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar secara normal tanpa kehilangan hak atas pendidikan []
