Aceh Barat - Sudah lebih dari dua tahun sejak banjir besar menghantam Jembatan Gantung Cot Manggie pada 20 November 2023, akses vital di Kabupaten Aceh Barat itu tak kunjung diperbaiki. Hingga Sabtu (28/2/2026), janji pembangunan yang sempat diembuskan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2025 belum menunjukkan tanda-tanda realisasi di lapangan.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Wahana Generasi Aceh (Wangsa). Lembaga tersebut menilai pemerintah daerah lamban dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Ketua Wangsa, Jhony Howord, menyatakan bahwa pembiaran ini sulit diterima akal sehat. Saban pagi, para siswa dari tingkat SD hingga SMA terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi sungai menggunakan perahu demi mencapai sekolah. Saat debit air sungai meningkat, aktivitas belajar-mengajar praktis lumpuh.
"Sudah lebih dari dua tahun anak-anak kita bertaruh keselamatan hanya untuk belajar. Pemerintah sebenarnya menunggu apa? Harus ada korban dulu baru bergerak?" ujar Jhony dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Bagi warga Cot Manggie, jembatan tersebut bukan sekadar struktur kabel dan kayu, melainkan urat nadi masa depan. Ironi muncul ketika narasi pemerintah di bawah kepemimpinan Tarmizi–Said Fadheil kerap menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, namun akses fisik menuju sekolah justru terabaikan.
Jhony mengingatkan, pada Agustus 2024 lalu, pemerintah daerah sempat menjanjikan pembangunan jembatan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2025. Namun, memasuki akhir Februari 2026, belum terlihat adanya alokasi anggaran yang jelas maupun aktivitas pengerjaan fisik.
"Komitmen itu diuji di lapangan, bukan dalam pidato. Apa artinya bicara pendidikan jika akses dasar saja dibiarkan rusak bertahun-tahun? Masyarakat butuh kepastian kapan proyek ini dimulai dan selesai," tegasnya.
Lebih jauh, Wangsa menyoroti adanya potensi implikasi hukum jika pembiaran terhadap infrastruktur yang membahayakan nyawa publik terus berlanjut. Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah berkewajiban menjamin pelayanan dasar dan keselamatan warga.
Jhony menekankan bahwa kelalaian terhadap risiko yang sudah diketahui secara nyata dapat berujung pada tuntutan pertanggungjawaban hukum. Alasan keterbatasan anggaran dianggap tidak lagi relevan mengingat durasi kerusakan yang sudah melampaui dua tahun.
"Jangan tunggu ada nyawa melayang baru lahir keputusan. Keselamatan dan hak pendidikan anak-anak Aceh Barat harus ditempatkan di atas segalanya," kata Jhony.
Hingga berita ini diturunkan, warga Cot Manggie masih harus bergelut dengan rasa cemas setiap kali melepas anak-anak mereka menyeberangi sungai. Jembatan yang runtuh itu kini menjadi simbol bisu atas janji-janji pembangunan yang belum tertunaikan.
