BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus memacu penguatan sektor pelayanan publik melalui penyegaran struktur birokrasi. Langkah ini ditandai dengan pelantikan Budi Afrizal, SKM, MKM sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (27/2/2026).
Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama ini bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bagian dari konsolidasi strategis untuk mempercepat visi pembangunan sosial di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhullah (Mualem–Dek Fadh).
Fokus utamanya adalah penguatan perlindungan sosial dan akselerasi penanggulangan kemiskinan di Bumi Serambi Mekkah.
Gubernur Muzakir Manaf dalam prosesi tersebut menekankan bahwa penyegaran birokrasi merupakan kebutuhan untuk menjawab dinamika sosial yang kian kompleks.
Dinas Sosial (Dinsos) Aceh memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam menangani isu-isu sensitif, mulai dari perlindungan kelompok rentan hingga respons cepat pascabencana.
Budi Afrizal terpilih memimpin Dinsos Aceh setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara. Pengalamannya dalam mengelola program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di tingkat kabupaten dinilai menjadi modalitas kuat.
Pengalaman di lapangan tersebut diharapkan mampu membawa perspektif "akar rumput" ke dalam kebijakan tingkat provinsi. Kedekatan Budi dengan dinamika sosial di tingkat kabupaten dipandang sejalan dengan prioritas Pemerintah Aceh yang ingin memastikan jaring pengaman sosial tepat sasaran.
"Kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan menjadi kebutuhan utama. Kita membutuhkan figur yang tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi mampu memahami denyut nadi persoalan sosial masyarakat secara langsung," ujar seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
Sebagai figur yang dikenal komunikatif dan humanis, Budi Afrizal kini memikul beban untuk mereformasi tata kelola di Dinsos Aceh.
Tantangan terbesarnya adalah membangun sinergi lintas sektor baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga non-pemerintah guna memastikan bantuan sosial tidak hanya bersifat karitatif, tetapi berkelanjutan.
Momentum ini juga diharapkan menjadi titik balik bagi Dinsos Aceh untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih responsif.
Di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat, peran Dinsos dalam menjaga stabilitas kesejahteraan rakyat menjadi jauh lebih krusial.
Penunjukan ini diharapkan mampu mengawal kebijakan sosial Aceh menuju arah yang lebih inklusif dan berkeadilan, selaras dengan semangat otonomi khusus yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
