Nagan Raya – Gerakan Mahasiswa (GEMA) FISIP Universitas Teuku Umar (UTU) melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Sementara Pemerintah Daerah dinilai lamban dalam menangani pemulihan pascabencana bagi warga terdampak banjir di kawasan Darul Makmur dan Tripa Makmur.
Ketua GEMA FISIP UTU, Anriansah Kalimuddin, menyatakan bahwa hingga saat ini masyarakat, khususnya di Desa Kuta Trieng, masih hidup dalam ketidakpastian tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah.
"Korban banjir bukan hanya kehilangan harta benda, tetapi juga kehilangan rasa aman dan jaminan kehidupan yang layak. Pemerintah dan BPBD masih berkutat pada janji birokrasi tanpa penyelesaian nyata di lapangan," ujar Anriansah dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5/2026).
Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, GEMA FISIP UTU menggarisbawahi tiga poin utama yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Nagan Raya.
Anriansah juga Mlmendesak pemerintah menjamin kelangsungan hidup warga terdampak banjir di wilayah Darul Makmur dan Tripa Makmur.
"Kita meminta BPBD segera mencairkan anggaran untuk perbaikan rumah kategori rusak ringan dan sedang yang hingga kini belum terealisasikan,"ungkapnya.
Kemudian ia mendesak pembangunan hunian baru bagi korban yang kehilangan tempat tinggal (kategori rusak berat) karena banyak warga masih hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Anriansah menegaskan bahwa alasan administratif tidak seharusnya menjadi penghambat dalam menangani krisis kemanusiaan. Menurutnya, penderitaan rakyat tidak boleh dijadikan sekadar bahan rapat atau pencitraan politik.
"Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai bahan janji kosong. Jika pemerintah dan BPBD terus lamban, maka ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup masyarakat," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa untuk terus mengawal isu ini hingga hak-hak para korban banjir di Nagan Raya terpenuhi sepenuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak BPBD dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan klarifikasi terkait keterlambatan penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur tersebut.
