Banda Aceh, 15 April 2026 – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi melaksanakan Kick Off Program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) Tahun 2026 melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan enam perguruan tinggi di Aceh.
Adapun perguruan tinggi yang terlibat yakni Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Abulyatama, dan Universitas Serambi Mekkah.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan kuliah umum kebanksentralan yang diikuti sekitar 250 dosen dan mahasiswa dari keenam perguruan tinggi tersebut. Acara berlangsung di Aula FMIPA Universitas Syiah Kuala.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam keynote speech menyampaikan bahwa Program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) merupakan inisiatif strategis Bank Indonesia yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan, selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Melalui Program Pendidikan Kebanksentralan, Bank Indonesia tidak hanya mendorong peningkatan literasi, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara akademisi dan praktisi dalam menghasilkan bauran kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” ujarnya.
Program ini juga merupakan penguatan dari program beasiswa Bank Indonesia yang bertujuan meningkatkan literasi kebanksentralan, kapasitas akademik, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Ke depan, Bank Indonesia bersama perguruan tinggi mitra akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam kerangka PPK, seperti kuliah umum, riset kolaboratif, penguatan kurikulum, hingga program pemberdayaan mahasiswa. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung pemulihan ekonomi daerah sekaligus mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam paparannya, Agus juga menyampaikan bahwa perekonomian Aceh pada tahun 2026 diprakirakan berangsur pulih, didorong oleh percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah.
“Pemulihan ekonomi Aceh membutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun akademisi.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan mitra dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu, percepatan pemulihan sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan juga terus didorong.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui pengembangan klaster pangan berbasis end-to-end guna meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui sinergi berkelanjutan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan di Provinsi Aceh.
Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini terkait kebijakan dan program Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh melalui akun Instagram resmi @bank_indonesia_aceh.
Banda Aceh, 15 April 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh[]