Upaya yang dilakukan kepala dinas tersebut satu sisi patut diapresiasi, namun di sisi lain mesti harus dievaluasi agar kolaborasi guru besar-intelektual agar tidak berakhir sebatas laporan di atas meja kerja.
Mengingat, saat ini publik paham rekam jejak kepala dinas pendidikam yang dimaksud masih jauh dari apa yang diharap. Mengapa sedemikian? Karena pandangan atau kata kunci dari konsep pembangunan pendidikan yang dilontarkan ke publik justru dinilai tidak adaptif dan tidak menyentuh pokok persolan yang menjadi sumber penyakit seperti maraknya praktik korupsi yang mengatasnamakan pendidikan. Buktinya, perhatikan kasus beasiswa, angka putus sekolah di Aceh, ego sektoral pendidikan, mutu pendidikan Aceh skala nasional, hingga kepala dinas yang ditangkap karena korupsi anggaran penndidikan.
Uniknya, dengan situasi dan kondisi kronis pendidikan Aceh saat ini, justru Kepala Dinas Pendidikan Aceh terkesan berpandangan kerdil dan tampak mengedepankan kolaborasi formalitas.
Bayangkan misalnya, bagaimana bisa pendidikan Aceh dapat maju ketika leader konsep pendidikan mengarah pada bahasa lokal, tulis menulis hingga mengandalkan kaum intelektual tertentu. Padahal, pendidikan Aceh saat ini membutuhkan ketegasan politik agar birokrat yang menangani pendidikan Aceh tidak dikelola oleh sosok amatiran dan abal-abal. Diakui atau tidak, pengelola pendidikan Aceh lebih kental politisnya dari pada keteladanannya.
Di tengah dinamika pendidikan global, dimana pendidikan telah tak terpisahkan dari kecakapan beradaptasi dengan teknologi, akal imitasi (AI) hingga keselarasan antara perubahan perilaku generasi dengan pendekatan pendidikan yang efektif efisien.
Dalam konteks analisa ini, tidak bermaksud untuk menolak konsep pendidikan bahasa lokal atau berharap pada intelektual, namun demikian satu-satunya yang menjadi kendala besar mengurus pendidikan Aceh justru terletak pada tabiat politik manipulatif yang saat ini sedang "berpetapora" di Aceh.
Disadari atau tidak, yang menjadi tidak efektifnya kolaborasi antara kaum intelektual dengan birokrasi pendidikan bukanlah tidak mampu menuangkan gagasan atau menggerakkan, melainkan yang terjadi adalah sebaliknya, akses politik Aceh masa kini justru over intervensi terhadap intelekual. Bahasa liarnya; penguasa lokal atau birokrasi Pemerinrah Aceh tidak jujur memilih kaum intelektual yang mumpuni. Intelektual yang dijadikan patokan oleh Pemerintah Aceh cenderung berkategori kaum intelektual yang mudah dilunakkan atau intelektual pecundang yang sanggup menahan diri untuk berperilaku Asal Bapak Senang (ABS).
Perhatikan saja misalnya narasumber yang diundang dalam setiap acara yang mengarah pada "konstruksi pendidikan", narasumber yang dihadirkan cenderung berkarakter "manut", tidak merdeka dan tidak progresif. Jika perilaku intelektual sedemikian terus dibiarkan, maka hal ini akan menjadi api dalam sekam, menjadi duri dalam daging bagi masa depan pendidikan Aceh.
Atas dasar inilah, Kepala Dinas Pendidikan Aceh mesti didorong agar realistis dalam membangun kolaborasi pendidikan. Aceh mesti mampu membaca peluang kemapuan untuk mempersiapkan generasi unggul yang sesuai dengan tantangan zaman kekinian, jangan hanya megah di media namun manipulatif dalam realitas.
Jika boleh menyarankan, alangkah baiknya jika arah pendikan Aceh dilihat secara holistik, menimbangkan aspek kemampuan mengelola bahkan menyiapkan generasi cakap menggunakan produk teknologi. Sehingga pendidikan Aceh lebih menghadap ke depan, dan tidak mengarah pada kemunduran.
Memang, di Aceh masih ada problem tersendiri terkait cara memahami apa itu pendidikan, sehingga ada anggapan seolah olah pendidikan hanya urusan guru, seakan-akan hanya wajib dipimpin oleh birokrat tak berpengalaman meski ada tuan politik di belakangnya.
Daya paham terkait pendidikan Aceh belum begitu terpadu, grand desain dari periode birokasi ke periode birokrasi terkesan hanya sebagai instrumen menarik anggaran daerah (pencairan). Di waktu bersamaan pula, kemunduran pendidikan Aceh terus terjun bebas. Lantas kemana anggaran pendidikan selama ini dibawa jika dicerminkan realitas pendidikan Aceh hari ini?
Mungkin ada benarnya pula publik berargumen bahwa dengan kemampuan seorang yang menjabat dan memimpin Aceh saat ini merupakan simbol besar dari makna kemunduran pendidikan Aceh.
