Dalam arahannya, Walikota menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai bentuk hadirnya pemerintah bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu stunting.
"Pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan dengan kerja nyata sehingga masyarakat dapat merasakan langsung hadirnya pemerintah bersama seluruh pihak yang peduli terhadap persoalan stunting. Kolaborasi dan kepedulian bersama menjadi kunci agar upaya yang dilakukan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat," ujar Wali Kota Lhokseumawe.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan guna memastikan anak-anak mendapatkan hak tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa tren prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 28,1 persen pada tahun 2022 menjadi 20,7 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 17,4 persen. Capaian ini menunjukkan hasil dari kerja kolaboratif dan penguatan berbagai intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan.
"Capaian penurunan angka stunting yang terus menunjukkan tren positif harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi. Fokus kita bukan hanya menurunkan angka, tetapi memastikan setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas," tambah Wali Kota.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama para mitra antara lain melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil berisiko, penguatan layanan Posyandu dan imunisasi, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta pelibatan berbagai unsur masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Selain itu, Kota Lhokseumawe pada tahun 2026 juga memperoleh bantuan pembangunan 50 unit rumah layak huni melalui kolaborasi Islamic Relief bersama Baitul Mal setempat dan ditambah pembangunan tahap 2 sebanyak 20 unit dalam proses pengerjaan . Dari jumlah tersebut, sekitar 20 unit telah ditempati oleh Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang masuk dalam katagori desil 1dan 2.
Ketersediaan hunian yang layak dan sehat bagi keluarga berisiko stunting diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memutus mata rantai munculnya kasus stunting baru di Kota Lhokseumawe.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim yang diwakili oleh Sekretaris Tim Pengendali GENTING Provinsi Aceh, Jopi D. Saputra, memaparkan konsep pelaksanaan program GENTING beserta praktik-praktik baik yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Dalam paparannya juga dijelaskan berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, di antaranya TAMASYA, HATI, dan SIDAYA, yang diharapkan dapat memperkuat intervensi pembangunan keluarga melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
"Program GENTING tidak hanya berfokus pada bantuan sesaat, tetapi mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ekosistem pendampingan keluarga berisiko stunting melalui kolaborasi dan intervensi yang tepat sasaran," ungkap Jopi D. Saputra.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Mariyudi tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda dan jajaran dinas Pemko Lhokseumawe, Ketua TP PKK, organisasi serta unsur swasta dan pengusaha yg ada di Kota Lhokseumawe sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting.
*Humas
